Oleh: Dr. Ali M Zebua (Peneliti Isu-isu Manajemen dan Pendidikan Lingkungan Hidup)
Rakyat sedang kesulitan bernapas. Tetapi di tengah asap yang menyelimuti sejumlah wilayah Sumatera dan Kalimantan, sebagian orang justru diminta belajar bernapas dengan tenang: mindfulness, menjauh sejenak dari berita buruk, menjaga kesehatan mental, dan tetap positif.
Tidak ada yang salah dengan mindfulness. Yang patut dipertanyakan adalah ketika teknik untuk menenangkan diri hadir sebagai jawaban atas penderitaan yang sesungguhnya bersumber dari persoalan ekologis, ekonomi, dan politik.
Di sinilah ironi itu menjadi serius. Ketika asap masuk ke paru-paru, yang diperlukan bukan hanya ketenangan pikiran, tetapi udara yang bersih. Ketika kebakaran berulang, yang diperlukan bukan hanya ketahanan mental masyarakat, tetapi pencegahan, penegakan hukum, tata kelola lahan, dan pertanggungjawaban mereka yang memiliki kewenangan.
Kementerian Kesehatan pada September 2026 mencatat lebih dari 113 ribu kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) di tujuh provinsi terdampak karhutla. Lebih dari 12,5 juta penduduk disebut terpapar asap. Pada saat yang sama, pemerintah terus melakukan pemadaman, operasi udara, modifikasi cuaca, patroli, dan penegakan hukum. Artinya, persoalan ini bukan sekadar tentang apakah negara mengetahui adanya kebakaran. Negara memiliki perangkat untuk mendeteksi, memetakan, dan meresponsnya.
Pernyataan mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal mengenai teknologi pemantauan titik api di Istana bahkan membuka pertanyaan yang lebih mengganggu: jika negara memiliki kemampuan untuk melihat titik api secara sangat presisi, mengapa masyarakat masih berulang kali harus menghirup asap?
Pertanyaan itu tentu tidak boleh disederhanakan menjadi “pemerintah tidak punya niat”. Pemerintah jelas melakukan berbagai tindakan. Persoalan yang lebih penting adalah kesenjangan antara knowing and doing: sejauh mana pengetahuan, teknologi, data, kewenangan, dan sumber daya negara benar-benar diterjemahkan menjadi pencegahan dan pertanggungjawaban?
Negara dapat mengetahui di mana api berada. Tetapi mengetahui bukan berarti menyelesaikan. Titik api harus diterjemahkan menjadi tindakan: siapa yang harus datang, siapa yang harus bertanggung jawab, izin siapa yang perlu diperiksa, bagaimana kerusakan dipulihkan, dan bagaimana kebakaran yang sama tidak terjadi lagi.
Di sinilah perdebatan tentang mindfulness menjadi menarik.
Kontroversi yang muncul setelah konten Maudy Ayunda tentang mindfulness menunjukkan persoalan yang lebih besar daripada satu unggahan media sosial. Maudy kemudian meminta maaf dan mengakui bahwa kemampuan untuk mengambil jarak dari berita buruk merupakan sebuah privilese. Pengakuan itu penting. Sebab tidak semua orang mempunyai kemewahan untuk step away from the news. Bagi sebagian masyarakat, berita tentang asap bukan sekadar informasi yang dibaca di layar. Itu adalah udara yang mereka hirup.
Tetapi persoalannya tidak berhenti pada privilese. Filsuf Korea Selatan Byung-Chul Han membantu kita melihat persoalan ini melalui kritiknya terhadap masyarakat kontemporer. Dalam Psychopolitics, Han menunjukkan bagaimana kekuasaan modern tidak selalu bekerja melalui larangan dan paksaan dari luar. Kekuasaan dapat bekerja melalui psikologi individu: manusia diarahkan untuk mengelola dirinya sendiri, mengoptimalkan dirinya sendiri, bahkan memikul beban yang sebenarnya bersumber dari struktur sosial.
Dalam The Palliative Society, Han berbicara tentang masyarakat yang semakin tidak tahan terhadap rasa sakit. Politik kemudian berpotensi berubah menjadi politik paliatif: bukan menghilangkan sumber penderitaan, melainkan membuat penderitaan lebih mudah ditanggung.
Di sinilah kita perlu berhati-hati terhadap budaya self-care. Sabar, bersyukur, mindfulness, healing, resilience, dan berpikir positif adalah hal-hal yang pada dirinya sendiri baik. Masalah muncul ketika semuanya digunakan untuk menggantikan pertanyaan tentang keadilan.
Orang miskin disuruh bersabar. Korban kekerasan diminta memaafkan. Pekerja yang kelelahan diminta membangun resilience. Masyarakat yang hidup dalam lingkungan tercemar diminta mengelola stres. Korban bencana diminta bangkit lebih kuat.
Sementara pertanyaan yang lebih sulit sering tertinggal: mengapa mereka harus mengalami semua itu?
Jika pertanyaan tersebut hilang, penderitaan berubah menjadi persoalan personal. Korban tidak lagi bertanya tentang struktur yang membuatnya menderita, tetapi sibuk bertanya apakah dirinya cukup kuat untuk bertahan.
Inilah yang dapat disebut sebagai privatisasi penderitaan. Dalam konteks karhutla, logikanya menjadi absurd. Rakyat tidak membutuhkan sekadar kemampuan psikologis untuk menerima asap. Mereka membutuhkan hak untuk menghirup udara yang layak.
Mereka tidak membutuhkan nasihat agar tidak terlalu banyak membaca berita buruk. Mereka membutuhkan negara yang mampu mencegah berita buruk itu berulang.
Dan di sinilah terdapat ketimpangan kekuasaan yang sering luput dari perhatian. Rakyat memiliki tubuh yang mengalami dampak. Selebritas memiliki modal sosial dan material yang memungkinkan mereka mengambil jarak dari penderitaan. Negara memiliki data, teknologi, aparat, anggaran, dan kewenangan untuk mengintervensi sumber persoalan.
Karena itu, beban menghadapi krisis tidak boleh seluruhnya dikembalikan kepada individu. Rakyat memang perlu belajar mengelola kecemasan. Tetapi negara harus mengelola penyebab kecemasan itu.
Ini bukan argumen anti-mindfulness. Justru sebaliknya, mindfulness dapat berguna untuk membantu manusia menghadapi tekanan. Yang harus ditolak adalah ketika mindfulness berubah menjadi semacam anestesi sosial—membuat masyarakat cukup tenang untuk menerima keadaan yang seharusnya mereka pertanyakan.
Penelitian tentang mindfulness dalam konteks neoliberalisme juga telah mengingatkan bahwa praktik tersebut dapat berisiko mengindividualisasi persoalan struktural ketika tanggung jawab atas penderitaan dipindahkan dari institusi kepada individu. Namun kritik tersebut tidak berarti bahwa mindfulness secara inheren buruk. Persoalannya terletak pada bagaimana ia digunakan dan dalam konteks sosial-politik apa ia ditempatkan.
Karena itu, kita perlu membedakan mindfulness sebagai kesadaran dari mindfulness sebagai domestikasi. Kesadaran membuat seseorang mampu melihat kenyataan dengan lebih jernih. Domestikasi membuat seseorang menerima kenyataan tanpa lagi mempertanyakan siapa yang membuatnya demikian.
Kesabaran juga demikian. Sabar dapat menjadi kekuatan untuk bertahan. Tetapi ketika kesabaran hanya dituntut dari mereka yang tidak mempunyai kekuasaan, sementara mereka yang mempunyai kewenangan tidak dituntut mempertanggungjawabkan keputusan dan kebijakannya, kesabaran dapat berubah menjadi alat untuk mempertahankan status quo.
Karena itu, pertanyaan kita seharusnya bukan apakah rakyat sudah cukup resilient. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah: mengapa rakyat harus terus-menerus dibuat resilient terhadap masalah yang sebenarnya dapat dicegah?
Jika teknologi mampu mendeteksi titik api, mengapa tindakan pencegahan tidak selalu bergerak secepat api? Jika negara mampu memetakan wilayah rawan, mengapa kebakaran terus berulang? Jika hukum tersedia, mengapa pertanggungjawaban terhadap aktor yang menyebabkan kerusakan masih menjadi pertanyaan? Dan jika rakyat terus diminta mengelola emosinya, siapa yang bertugas mengelola ketidakadilannya? Pertanyaan terakhir inilah yang seharusnya kita bawa keluar dari perdebatan tentang mindfulness.
Sebab demokrasi yang sehat bukan demokrasi yang berhasil membuat rakyat tenang menghadapi penderitaan. Demokrasi yang sehat adalah demokrasi yang membuat penderitaan yang tidak adil tidak dianggap normal.
Rakyat memang perlu belajar bernapas. Tetapi negara harus memastikan bahwa udara yang mereka hirup layak untuk kehidupan. Mindfulness boleh menjadi cara manusia merawat dirinya. Tetapi accountability harus menjadi cara negara mempertanggungjawabkan kekuasaannya.